SAMARINDA, Obormenara.com — Rencana pemerintah pusat mengalihkan LPG subsidi 3 kilogram ke tabung Compressed Natural Gas (CNG) Merah Putih dinilai berpotensi menambah beban baru bagi masyarakat, khususnya kelompok rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang selama ini bergantung pada LPG.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, menilai kebijakan tersebut tidak sesederhana mengganti jenis bahan bakar.
Ia melihat ada konsekuensi langsung yang harus ditanggung masyarakat, mulai dari penyesuaian alat hingga potensi biaya tambahan.
“Segala sesuatu yang baru itu pasti akan mendatangkan kendala bagi masyarakat di lapangan,” ujarnya, Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, selama ini masyarakat telah terbiasa menggunakan LPG dengan perangkat yang sudah tersedia di rumah maupun tempat usaha. Ketika konversi dilakukan, maka ada kebutuhan adaptasi yang tidak bisa dihindari.
Ia menyoroti bahwa perubahan tersebut berpotensi memaksa warga mengganti atau menyesuaikan peralatan, yang pada akhirnya berdampak pada pengeluaran tambahan.
“Masyarakat sudah terbiasa menggunakan alat yang didesain khusus untuk LPG. Kalau jenis gasnya diganti, warga dipaksa beradaptasi lagi dengan alat baru. Ini sama saja memberikan kesulitan yang baru bagi warga,” katanya.
Di sisi lain, Joha juga mengingatkan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi faktor krusial yang tidak boleh diabaikan.
Tanpa dukungan distribusi dan fasilitas yang memadai, kebijakan ini justru berisiko menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang sebelum menerapkan kebijakan tersebut secara luas, termasuk menghitung dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa persoalan utama yang dihadapi masyarakat saat ini justru belum terselesaikan, yakni distribusi LPG subsidi yang masih kerap mengalami kendala.
Kelangkaan dan antrean panjang di tingkat pangkalan masih menjadi keluhan warga, sehingga menurutnya fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada perbaikan sistem distribusi yang ada.
“Bagi saya yang lebih penting sekarang adalah memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan LPG. Jangan sampai persoalan yang lama belum selesai, muncul lagi persoalan baru akibat kebijakan yang belum benar-benar siap diterapkan,” tegasnya.
Joha juga menilai belum ada urgensi kuat untuk mendorong konversi dalam waktu dekat. Ia mengingatkan agar kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kesiapan masyarakat, bukan sekadar dorongan perubahan.
“Jujur, saya sampai habis pikir dan tidak tahu harus berkata apa lagi terkait kebijakan ini. Terlalu banyak hal-hal baru yang dipaksakan, padahal semestinya saat ini tidak perlu terjadi,” tandas Joha. (RET/ADV/DPRD SAMARINDA).