SAMARINDA, Obormenara.com – Wacana pemerintah pusat yang menghadirkan berbagai format pendidikan baru seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) memunculkan beragam respons di daerah.
Di Samarinda, gagasan tersebut justru dinilai belum menyasar persoalan inti yang selama ini dihadapi sektor pendidikan.
DPRD Kota Samarinda melihat bahwa problem utama tidak terletak pada bentuk atau nama lembaga pendidikan, melainkan pada ketidaksinkronan antara kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.
Kondisi ini disebut menjadi salah satu penyebab tingginya angka pengangguran, bahkan di kalangan lulusan sekolah dan perguruan tinggi.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa konsep integrasi pendidikan seharusnya tidak berhenti pada perubahan sistem atau nomenklatur semata.
Ia menilai, substansi pembelajaran harus benar-benar disesuaikan dengan realitas di lapangan.
“Konsep terintegrasi itu seharusnya menyentuh substansi kurikulum yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, pendekatan pendidikan yang masih bersifat normatif dan konvensional membuat lulusan kurang memiliki kesiapan menghadapi dinamika industri.
Hal ini berdampak pada banyaknya lulusan yang tidak terserap dunia kerja karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai kebutuhan.
“Banyak lulusan yang akhirnya bingung mencari kerja karena apa yang dipelajari di sekolah belum tentu sesuai dengan kebutuhan lapangan,” katanya.
Fenomena tersebut, lanjutnya, dapat dilihat dari banyaknya lulusan perguruan tinggi di Kalimantan Timur yang setiap tahun masuk ke pasar kerja.
Namun, kondisi ini belum diimbangi dengan kesiapan pemerintah maupun sektor usaha dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang relevan.
Anhar menekankan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada aspek fisik seperti fasilitas atau peningkatan kualitas tenaga pengajar.
Menurutnya, perlu ada jaminan keberlanjutan bagi lulusan setelah menyelesaikan pendidikan.
“Negara ini jangan hanya berhenti membangun gedung yang bagus dan meningkatkan kualitas guru. Setelah lulus, siswa juga harus dipikirkan akan bekerja di mana,” tegasnya.
Selain persoalan kurikulum, ia juga menyoroti munculnya berbagai istilah baru dalam dunia pendidikan yang dinilai belum memiliki urgensi jelas.
Salah satunya adalah konsep Sekolah Rakyat yang menurutnya tidak berbeda secara substansi dengan sistem yang sudah ada.
“Saya jujur tidak mengerti istilah Sekolah Rakyat, karena pada dasarnya semua siswa yang ada sekarang ini adalah sekolah rakyat,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga membandingkan sistem pendidikan saat ini dengan beberapa tahun sebelumnya.
Ia menilai, mekanisme penerimaan peserta didik kini justru semakin kompleks dan memicu keluhan dari masyarakat.
“Sekarang orang mau sekolah saja susah. Dulu orang mau sekolah ya tinggal sekolah saja, sistemnya jelas dan menampung semua anak,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, DPRD Samarinda mendorong adanya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pendidikan.
Sinkronisasi ini dinilai penting agar sistem pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dan siap terjun ke dunia kerja.
“Pendidikan harus menghasilkan SDM yang benar-benar dibutuhkan. Jangan sampai sekolah hanya mencetak lulusan, tetapi negara belum menyiapkan ke mana mereka akan bekerja,” tandasnya. (RET/ADV/DPRD SAMARINDA)