SAMARINDA, Obormenara.com — Klaim bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi penyangga utama ekonomi daerah justru berbanding terbalik dengan realita anggaran.
DPRD Kota Samarinda menemukan fakta mengejutkan, di mana sektor tersebut tidak mendapatkan alokasi anggaran kegiatan sama sekali dalam struktur APBD 2026.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan kejanggalan tersebut saat melakukan penelaahan terhadap pagu anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Diskumi).
Dari total anggaran sekitar Rp14 miliar, porsi untuk program yang langsung menyasar UMKM ternyata tidak tersedia.
“Yang membuat saya kaget, usaha kecil mikro itu anggarannya nol. Padahal ini yang selama ini selalu kita dengar disebut sebagai tulang punggung ekonomi,” ujar Iswandi, Rabu (1/7/2026).
Kondisi ini dinilai kontras dengan narasi yang selama ini digaungkan pemerintah mengenai pentingnya UMKM sebagai penggerak ekonomi, khususnya di saat sektor lain mengalami tekanan.
Dari hasil penelusuran, sebagian besar anggaran Diskumi justru terserap pada belanja operasional.
Sementara alokasi yang benar-benar menyentuh program pengembangan ekonomi kerakyatan dinilai sangat terbatas.
Iswandi memaparkan, bidang koperasi hanya memperoleh sekitar Rp400 juta, sedangkan sektor perindustrian mendapatkan sekitar Rp504 juta.
Namun yang paling menjadi sorotan, bidang usaha kecil dan menengah yang seharusnya menjadi fokus utama dinas tersebut justru tidak memiliki anggaran kegiatan sama sekali.
“Ini yang membuat saya heran. Selama ini pejabat, pemerintah, bahkan semua pihak selalu bicara UMKM. Dibilang tulang punggung ekonomi, penyelamat ekonomi rakyat. Tapi ketika saya lihat anggarannya, justru nihil,” katanya.
Ia menduga kondisi ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan. Meski begitu, ia mempertanyakan arah kebijakan tersebut, terutama ketika sektor strategis justru terkena dampak pemangkasan.
“Kalau memang ada pemotongan, siapa yang memotong? Ini yang perlu dijelaskan. Jangan sampai sektor yang selalu disebut penting malah tidak mendapat dukungan,” tegasnya.
Menurutnya, keberpihakan terhadap UMKM seharusnya tidak hanya berhenti pada wacana.
Dukungan nyata perlu diwujudkan dalam bentuk kebijakan anggaran yang konkret, mulai dari program pembinaan hingga penguatan kapasitas pelaku usaha.
“Kalau memang UMKM dianggap penting, ya harus terlihat juga dalam kebijakan anggarannya. Jangan hanya menjadi slogan, sementara dukungan riilnya tidak ada,” tandas Iswandi. (RET/ADV/DPRDSAMARINDA)