Hadiri Rapat Paripurna Ke-15 DPRD Kaltim, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Sampaikan Komitmennya Untuk Kaltim Menuju Lebih Baik

obormenara.com,Samarinda — DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) gelar Rapat Paripurna ke-15 dengan agenda Tanggapan dan/atau Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim Atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2023.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun didampingi oleh Sigit Wibowo dilaksanakan di Kantor DPRD Kaltim, Karang Paci, pada Senin (24/6/2024). Dihadiri oleh PJ Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Secara garis besar, fraksi-fraksi DPRD Kaltim memberikan pandangan, kritik, dan saran mengenai pendapatan daerah yang tidak memenuhi target, yakni Rp 18,69 triliun atau sebesar 94,93% hanya mencapai Rp 17,76 triliun.
“Kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas semua pandangan yang telah disampaikan. Hal ini membuktikan adanya komitmen kita bersama untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah,” ujar Akmal Malik saat menyampaikan sambutannya.
Dalam pemaparannya, Akmal Malik mengungkapkan, penurunan pendapatan daerah diakibatkan karena tidak terelisasinya pendapatan transfer sesuai target dan relaksasi pajak air permukaan yang belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena belum terbitnya tarif baru oleh Kementerian PUPR.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan terkait pendapatan rokok yang hanya mencapai 91,5% dari target, sehingga pendapatan pajak yang diperoleh hanya sebesar Rp 4,86 triliun dari target 7,29 triliun. Sebab, kebijakan pemerintah pusat yang melakukan transfer bagi hasil pajak rokok pada bulan Desember.
Dengan ini, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belanja daerah untuk mendukung pembangunan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta mendukung petani dan UMKM lokal.
“Kami akan memastikan belanja modal yang belum terserap dapat ditingkatkan,” pungkasnya.
Ia juga menjelaskan, terkait belanja tidak terduga, realisasi hanya mencapai 13,27%. Sebab, kriteria belanja tak terduga tersebut bersifat darurat dan mendesak.
“Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah sangat efektif dalam penggunaannya,” terangnya.
Kemudian, menanggapi pandangan fraksi mengenai pendidikan, Akmal Malik beserta Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kaltim. Utamanya, dalam hal peningkatan kualitas guru dan memastikan penyebaran guru yang merata di seluruh daerah. (dprdkaltim)